Perkembangan Politik Hukum Adat

PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM ADAT

1.      Hukum Adat di zaman Hindu

A.    Zaman Melayu Polinesia

Menurut para ahli sejarah nenek moyang bangsa Indonesia meninggalkan daratan Asia dan memasuki kepulauan Indonesia berlaku sejak sekitar tahun 1500 SM sampai dengan 300 SM. Kedatangan mereka di Indonesia terjadi dalam dua gelombang, gelombang pertama disebut Proto Malaio (Melayu Tua) dan gelombang kedua disebut Deutoro Malaio (Melayu Muda).

Besar kemungkinan di antara kelompok Melayu Muda itu sudah dipengaruhi ajaran filsafat Kong Hu Chu (551 SM – 479 SM) yang membedakan antara “Li” (adat sopan santun) dan “Yen” (cinta kasih sesame manusia). Sedangkan pada kelompok-kelompok masyarakat Melayu Tua prilaku budayanya masih serba dipengaruhi zat-zat kesaktian.    

B.     Zaman Sriwijaya

Zaman Hindu-Buddha dimulai sejak berdirinya Negara Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Negara Sriwijaya hidup sejak abad ke-7 sampai abad 13. Dengan masuknya pengaruh ajaran-ajaran Hindu-Buddha dari India ke kepulauan Indonesia, maka dipusat-pusat pemerintahan kerajaan berlaku hukum Hindu-Buddha yang bercampur dengan hukum adat setempat.

Didalam arti luas agama Hindu meliputi Buddhaisme. Akan tetapi agama Buddha hanya menekankan kepercayaannya pada “sangsara” dan “karma” saja. Bentuk hukum tertulis yang merupakan peraturan perundangan dari kekuasaan pemerintahan di zaman Sriwijaya yang dapat kita ketahui di masa sekarang, adalah dalam bentuk “prasasti” (inskripsi) yang ditulis di atas batu atau tembaga. Prasasti-prasasti tersebut kebanyakan tidak khusus merupakan peraturan tetapi bercampur dengan uraian lain.

Diantara prasasti zaman Sriwijaya dari abad ke-8 dan abad ke-9 yang mengandung hukum, misalnya sebagai berikut:

a.       Prasasti Raja Sanjaya tahun 732 yang ditemukan di gunung Wukir dekat Kedu Jawa Tengah tertulis dalam aksara Palawa mengatur tentang keagamaan, perekonomian dan pertambangan.

b.      Prasasti Raja Dewasimha tahun 760 tertulis dalam aksara Jawa kuno (Kawi) mengatur tentang keagamaan dan kekaryaan.

c.       Prasasti Raja Tulodong tahun 784 yang ditemukan di Sukabumi (Kediri) mengatur tentang hukum pertahanan dan pengairan.

C.     Zaman Mataram 1

Sampai akhir abad ke-13 dan berdirinya kerajaan Majapahit (1294) aturan-aturan hukum perundangan yang berbentuk prasasti batu, piagam atau berdasar berita dari luar (Cina) yang kita sebut rangkaian zaman Mataram 1. Ketika kerajaan Mataram 1 (Medang) diubrak-abrik Raja Wura-wari dari Sriwijaya pada tahun 1006 Pangeran Airlangga dengan beberapa pengikutnya yang setia menyingkir ke tempat pertapaan di Wonogiri. Dari prasasti lembaran tembaga yang ditemukan di ilir Surabaya menunjukkan pada tahun 1019 Airlangga telah menguasai daerah pedalaman antara Surabaya dan Pasuruan.    

Dari dua kerajaan yang ditinggalkan Airlangga setelah ia wafat (1049), ternyata yang bangkit membuat sejarah adalah Kediri, terutama di masa Raja Jayabaya (1135 – 1157) yang mengadakan hubungan Internasional dengan Cina. Dari berita Cina kita dapat mengetahui betapa makmur sejahteranya kerajaan Kediri. Setelah berakhirnya kekuasaannya dinasti Mpu Sindok di Kediri pada tahun 1222, maka berakhirlah kekuasaan dinasti pemerintah berdasarkan Hukum Hindu Buddha, digantikan oleh dinasti kekuasaan baru yang asli berdasarkan Hukum Hindu Jawa.

D.    Zaman Majapahit

Ken Angrok menjadi raja Singosari pertama berkedudukan di ibukota Kutaraja (Tumapel) dengan gelar Rajasa. Selama pemerintahannya (1222 -1227) Rajasa mengembangkan hukum dibidang pemerintahan dan pertahanan. Hayam Wuruk dinobatkan menjadi raja Majapahit ke-4 pada umur 16 tahun dengan gelar Rajasanegara. Ia dapat menjalankan pemerintahan Negara dengan baik karena didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada yang telah menjadi Perdana Menteri sejak tahun 1331. Kemudian yang menyangkut peraturan hukum selama kekuasaan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, dapat dilihat sebagaimana berikut:

a.       Pemerintahan Umum

b.      Kehakiman dan Peradilan

c.       Politik Luar Negeri

Sejak wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan menyingkirnya dan terus menghilangnya Gajah Mada, maka para raja penggantinya yang kemudian, tidak ada lagi yang dapat mengembalikan kejayaan Majapahit. Negara terus meroosot sampai pada masa raja-raja terakhir yaitu Brawijaya V (1468 – 1478) dan Kertabumi yang ditundukkan oleh kekuasaan kerajaan Islam Demak.

2.       Hukum Adat di zaman Islam

A.    Zaman Aceh Darussalam

Agama islam memasuki kepulauan Indonesia dimulai dari daerah Aceh pada pertengahan akhir abad ke-12, dengan berdirinya kesultanan Perlak, Samudera Pasai dan Aceh Darussalam. Ketika itu yang menjadi Sultan Samudera Pasai adalah Sultan Maliku’s Saleh (wafat 1296). Setelah Maliku’s Saleh wafat maka ia digantikan oleh puteranya Sultan Muhammad Maliku’s Zahir yang berkuasa selama 30tahun (1296 -1326).

Setelah di zaman kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607 – 1636) daerah kekuasaan hampir meliputi daerah seluruh pulau Sumatera sampai Bengkulu, tetapi usaha untuk menghalau Portugis dari bumi Malaka tidak berhasil. Pada tanggal 27 Desember 1636 Sultan Iskandar Muda wafat dan digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani yang hanya menjabat selama 5 tahun dan digantikan kembali oleh Sultanah Taj’al Alam putrid dari raja sebelumnya. Masa kepemimpinan selanjutnya adalah Mohammad Johansyah, ia memerintahkan kepada Jalaluddin ben Syekh Muhammad Kamaluddin pada tahun 1533 H untuk menulis kitab hukum yang diberi nama “Saffinatul Hukkam fi Takhlisul Khassam”(Bahtera bagi semua Hakim dalam menyelesaikan orang-orang yang berpekara).

Setelah Sultan Muhammad Johansyah wafat pada tahun 1795. Darussalam Aceh masih diperintah oleh beberapa Sultan, yang kedudukannya hanya sebagai lambing dan kekuasaan sebenarnya dipegang oleh para Panglima Sagi dan Ulue Balang, sampai Belanda menyatakan perang dengan resmi terhadap kerajaan Aceh pada tanggal 2 Maret 1873.

B.     Zaman Demak

Raden patah putera dari Raja Brawijaya Majapahit menundukkan Majapahit yang beragama Hindu pada tahun 1478, dan mendirikan kerajaan Bintara Demak yang letaknya di sebelah timur Semarang, dengan dukungan para wali antara lain Sunan Giri dan Sunan Kali Jaga. Pada mulanya kerajaan Islam Demak ini hanya memusatkan perhatian kepada dakwah Islam yang dipusatkan di Masjid Demak, sehingga walaupun urusan pemerintahan dan hukum sudah berdasarkan hukum Islam namun dalam pelaksanaan peradilan agaknya masih dipengaruhi oleh system yang berlaku di zaman Majapahit, yaitu dibedakannya peradilan perdata yang merupakan urusan raja dan peradilan padu yang berlaku dan diselesaikan sendiri oleh masyarakat dengan damai.

Setelah wafatnya Raden Patah kedudukan digantikan oleh Adipati Unus alias Pangeran Saberang Lor selama 3 tahun. Setelah itu kedudukan diambil alih oleh Pangeran Trenggana yang menjabat selama  25 tahun (1521 – 1546). Setelah wafat kerajaan di ambil alih oleh Jaka Tingkir dan ia memindahkan pusat kedudukan kerajaan di Pajang dan semua warisan dari Majapahit dipindahkan dari Demak ke Pajang.

Selama 36 tahun berdirinya kerajaan Pajang (1546 -1582), penyebaran Islam menjadi tersendat-sendat karena masyarakat sekitanya masih banyak dipengaruhi ajaran Syiwa Buddha, yang kemudian melahirkan fahan Kejawen “Kawula Gusti”. Ajaran kejawen ini lebih mengutamakan “hakikat” daripada “syare’at”. Akibat Hukum Islam yang berlaku bercampur-aduk dengan sisa-sisa hukum Hindu, dan menjelma ke dalam Hukum Adat.    

C.     Zaman Mataram II

Sultan Mataram II yang berpengaruh adalah Mas Rangsang yang bergelar Panembahan Agung Senopati Ing Alogo Ngabdurahman, yang disingkat Sultan Agung memerintah kerajaan selama 32 tahun (1613 – 1645). Peradilan di masa Sultan Agung disebut “Kisas”(bukan Kisas dalam arti Hukum Islam), dilaksanakan oleh Penghulu Agama atas nama Raja yang didampingi oleh beberapa ulama sebagai anggota majelis peradilan yang bertempat di serambi Masjid Agung. Peradilan ini dilaksanakan atas dasar musyawarah dan mufakat (collegiale rechtspraak).

Sejak tahun 1703 yang menjadi Raja Mataram adalah Amangkurat III (1703 – 1708), raja ini melawan VOC dan kedudukannya tidak diakui VOC, sampai ia ditawan dan dibuang  1708. Sejak masa itu berangsur-angsur kerajaan Mataram menjadi kecil dan sering terjadi perang saudara karena perebutan kekuasaan, maka runtuhlah Kerajaan Mataram di masa Sultan Paku Buwono II (1727 – 1749) yang menyerahkan kerajaan Mataram kepada VOC, sampai akhirnya menjadi kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dengan empat orang raja. 

D.    Zaman Cirebon dan Banten

Fatahilah salah seorang Panglima dari Demak, kemudian bersama dengan Sunan Gunung Jati dapat menundukkan Sunda Kelapa (Jayakarta) pada tahun 1527, setelah menundukkan Banten, yang ketika itu merupakan kota pelabuhan dari Pajajaran. Kemudian Banten diserahkan Sunan Gunung Jati kepada puteranya Maulana Hasanudin yang menjadi Sultan Banten pertama (1522 – 1570).

Dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan  VOC, dapat diketahui bahwa hukum yang berlaku di daerah Periangan masih sangaat dipengaruhi oleh hukum dan peradilan menurut sistem dari masa pengaruh kekuasaan Sultan Agung Mataram. Sistem pradilan yang berlaku adalah “Peradilaan Agama”, “Peradilan Drigama”, “Peradilan Cilaga”, sedangkan hukumnya berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat Lama.

Oleh karena sifat hubungan antara pemerintah kesultanan di Banten dengan daerah Lampung yang dipengaruhinya bersifat protektorat (Pelindung) dan tidak mencampuri pemerintahan adat setempat, maka masing-masing daerah menjalankan pemerintahan sendiri dan peradilan menurut Hukum Adat masing-masing yang disesuaikan dengan Hukum Islam. Seperti halnya di Lampung beberapa kepala adat ditetapkan sebagai punggawa kesultanan Banten untuk mengurus kaum kerabatnya masing-masing. Pemerintahan Banten sendiri tidak mencampuri adat pemerintahan masing-masing kebudayaan yang bersangkutan. Dengan demikian di Lampung sampai masa kekuasaan Radin Inten berakhir (1856) untuk urusan agama berlaku Hukum Islam dan urusan umum berlaku kitab Kutara adat Lampung. 

E.     Kerajaan dan Persekutuan Adat Lainnya

Selain dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak, Samudera Pasai dan Aceh Darussalam dan yang lain sebagainya, masih terdapat beberapa kerajaan Islam kecil-kecil baik di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi dan laiin sebagainya. Kerajaan-kerajaan tersebut mempunyai aturan undang-undang rajanya masing-masing.

Begitu pula halnya dengan berbagai persekutuan-persekutuan Hukum Adat di berbagai pedesaan di seluruh Nusantara ini, mempunyai pula berbagai aturan-aturan adanya yang tertulis dan tidak tertulis. Misalnya,kitab-kitab perundangan Kutaramanawa di Bali, Undang-undang Simbur Cahaya di Palembang dan lain sebagainya. Sebagian besar kitab perundangan asli tersebut kita ketahui setelah adanya penemuan orang-orang barat dari zaman VOC dan Pemerintahan Hindia Belanda.

3.    Hukum dan Peradilan di Zaman Kompeni

a.        Zaman VOC

Pada tanggal 20 maret 1602 di negeri belanda dibentuk suatu perserikatan dagang besar sebagai gabungan dari berbagai perusahaan untuk melaksanakan perdagangan di hindia timur. Perserikatan itu dinamakan vereenigde oost-indiesche compagnie (VOC) atau perserikatan dagang (kompeni) hindia timur. Untuk mencapai tujuannya yaitu mendapatkan laba. Pada tanggal 30 mei 1619 gubernur jenderal jan pieterszoon coen dapat menduduki Jakarta dari tangan kesultanan banten dan mendirikan benteng Batavia. Berdasarkan resolusi tanggal 24 maret 1960 VOC mengangkat seorang baljiuw yang berkedudukan sebagai kepala urusan jutisi dan merangkap pula sebagai kepala kepolisian untuk daerah jayakarta.

Hukum perundangan yang digunakan dalam memeriksa dan mengadili perkara ketika itu adalah aturan-aturan dalam bentuk plakat dan ketetapan-ketetapan VOC. Jika dari peraturan-peraturan tersebut tidak cukup maka dilihat juga hukum belanda kuno dan hukum romawi. Yang bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara pidana adalah adpokat piskal.dalam tahun 1651 di dalam college van schepenen ditempatkan seorang landrost yang bertugas sebagai penuntut umum perkara pidana yang diajukan kepada schepenbank Batavia.selain itu, menurut papakem Cirebon diatur tentang peradilan dengan 7 orang jaksa, sehingga disebut jaksa pepitu.

Apabila dalam peradilan jaksa pepitu tidak tercapai kesepakatan untuk mengambil suatu keputusan mengenai suatu perkara, maka perkara itu diteruskan pada siding peradilan para temanggung yang anggotanya terdiri dari 4 orang patih dari masing-masing kesultanan. Dengan resolusi tanggal 7 nopember 1754 gubernur jenderal mossel memerintahkan kepada gocommitteeerde freyer menyusun suatu kitab hukum perundangan bagi peradilan di daerah-daerah jajahan VOC, yang diberi nama compendium freyer, tetapi pada kenyataannya tidak semua ketentuan hukum compendium tersebut dapat berjalan lancar, dikarenakan aturan-aturannya kebanyakan berdasarkan hukum islam, terutama yang menyangkut hukum waris yang berbeda dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

b.      Zaman Daendels

Dalam tahun 1795 negeri belanda yang semula merupakan republic der zeven vereenigde nederlanden berubah menjadi bataafse republiek. Pada tahun 1798 pemerintah bataafse republiek membatalkan hak oktroi VOC dan semua harta kekayaan dan hutang-hutangnya diambil alih oleh betaafse republiek. Selanjutnya mengenai perubahan hukum dan peradilan oleh daendels untuk daerah kota jayakarta dan sekitarnya, dilakukannya perubahan pejabat dalam raad van justitie yang telah berubah menjadi hoogeraad. Begitupula berdasarkan keputusannya tanggal 15 maret 1808 lingkungan kekuasaan schepenbank diadakannya perubahan. Peradilan sipil dan criminal diserahkan kepada drossaard sedangkan gecommitteerde tot en over de zaken van den inlander dan peradilan heemraden dihapus.

Di setiap ibu kota kabupaten di jawa tengah dan di jawa timur dibentuk pula vredegerecht yang merupakan peradilan untuk memeriksa perkara-perkara kecil. Vredegerecht ini diketuai oleh bupati yang didampingi oleh penghulu dengan beberapa anggota. Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh daendels telah meletakkan dasar-dasar bagi susunan peradilan di masa akan datang. Hanya sayangnya didalam pelaksanaan daendels sendiri terlalu banyak mencampuri urusan peradilan, bahkan seringkali mengambil keputusan yang kejam menyimpang dari ketentuan peradilan yang telah digariskannya sendiri.

c.       Zaman Raffles

Dikarenakan tindakan-tindakannya yang kasar dan kejam, begitupula dengan menyangkut kelemhannya dalam masalah keuangan, maka ia digantikan pada tanggal 16 Mei 1811 oleh gubernur jenderal jan William janssens dengan memikul tugas memperbaiki keadaan dalam negeri dan menghadapi ancaman inggris. Belum lagi janssens mantap duduk memerintah, pada tanggal 4 agustus 1811 ekspedisi tentara inggris yang langsung dipimpin oleh lord minto dengan sekretarisnya sir Thomas Stamford raffles mendarat di jawa.

Tujuan yang baik dari pemerintahan raffles itu kebanyakan hanya diatas kertas saja, karena ia terlalu banyak suka berteori. Menurut proklamasi tanggal 21 Januari 1812, Raffles melakukan perubahan dalam susunan organisasi peradilan menurut bangun hukum inggris yaitu memisahkan antara badan-badan pengadilan dan magistrat yang dirubahnya.disamping itu masih ada lagi pengadilan magistirat yang mengadili perkara pelanggaran kecil-kecil. Dijayakarta ada 4 magistrat. Magistrat ini bertindak sebagai pitonele juristidictie, seperti di masa VOC mempunyai tugas kepolisian dan peradilan kepolisian.

Dengan demikian dimasa kekuasaan rafles hukum adat rakyat dihormati keberlakuannya, oleh karena ia menganggap bahwa hukum adat itu sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Apa yang dimaksud dengan hukum rakyat atau hukum adat di zaman rafles adalah sesungguhnya hukum islam yang terdapat didalam kitab-kitab hukum yang ada. Oleh karena itu, raffles bertentangan dengan panitia meckenzie yang menyatakan bahwa hukum adat itu tidak terdapat di dalam buku-buku, namun harus diteliti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

4.      Hukum Adat Setelah Kemerdekaan

a.       Zaman Jepang

Pada tanggal 9 Maret 1942 pemerintah hindia belanda bertekuk lutut menyerah tanpa syarat kepada jepang. Gubernur jenderal tjarda van starkenborgh stachouwer dibawa jepang ke Taiwan. Namun pada tanggal 14 agustus 1945 jepang terpaksa menyerah kepada sekutu akibat bom atom yang dijatuhkan amerika pada tanggal 6 agustus 1945 di horishima. Hal mana berarti Indonesia diduduki jepang hanya selama tiga tahun lima bulan lima hari.

Selama pemerintahan jepang pada umumnya yang berlaku adalah hukum militer, hukum perundangan apalagi hukum adat tidak mendapat perhatian sama sekali. Mendekati  tahun 1945 orang-orang jepang mulai berbaik hati, terlihat bendera merah putih telah dapat berkibar di samping bendera hinomaru. Pada tanggal 28 Mei 1945 panitia penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan (PPPK) yang diketuai Dr. Radjiman Wediodeningrat.

b.      Zaman Perjuangan

Proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 agustus 1945, adalah berdasarkan hukum adat, sebagai kelanjutan dari keputusan kongres pemuda Indonesia pada tahun 1928 dan perjnuangan pada pergerakan kemerdekaan Indonesia sebelumnya. Dikatakan berdasarkan hukum adat oleh karena kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Demikian dinyatakan dalam alinea pertama piagam Jakarta yang ditandatangani soekarno, hatta dan tujuh pemimpin yang lainnya. Isi piagam tersebut kemudian menjadi pembukaan UUD 1945.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPPK mengadakan rapat yang dipimpin Soekarno dan Moh. Hatta dengan ke-16 orang anggotanya, ketika itu diumumkan berlakunya UUD 1945 dan Kommite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengadakan rapatnya yang pertama. Walaupun dalam UUD tersebut tidak digunakan istilah Pancasila dan hukum adat, namun dari pembukaan UUD 1945 itu dapat diketahui adanya unsur-unsur pancasila dan hukum adat.pada tanggal 17 Maret 1947 di balai perguruan tinggi gadjah mada djogjakarta, prof. mr. dr. r. soepomo menyampaikan pidato dies berjudul “kedudukan hukum adat di kemudian hari” yang isinya menguraikan tentang hukum adat yang tidak berbeda dengan pendapat van Hollenhoven.

c.       Sejak UUDS 1950

Berdasarkan piagam persetujuan antara delegasi republic Indonesia dan delegasi BFO atau pertemuan untuk permusyawaratan federal di scheveningan belanda (agustus-oktober 1949) lahirlah konstitusi RIS yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 februari 1950. Di dalam konstitusi RIS mengenai hukum adat antara lain,pasal 144 (1) aturan-aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman. Namun ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan tidak pernah digunakan oleh karena sejak tanggal 17 Agustus 1950 (Ln. 50-56) telah berlaku UUDS, yang mengambil alih ketentuan-ketentuan tersebut.

Djojodigoeno pada tahun 1958 mengemukakan bahwa “hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan….(tetapi bersumber) dari kekuasaan pemerintah Negara atau salah satu sendinya dan kekuasaan masyarakat sendiri. Pokok pangkal hukum adat Indonesia adalah ugeran-ugeran yang dapat disimpulkan dari sumber tersebut di atas dan timbul langsung sebagaipernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam perhubungan pamrih. Unsur lainnya yang tidak begitu besar artinya atas luas pengaruhnya ialah unsur-unsur keagamaan, teristimewa unsur-unsur keagamaan, teristimewa unsur-unsur yang dibawa oleh agama islam”.(djojodigoeno, 1958:8).

d.      Sejak Dekrit 5 Juli 1959

Pada konstituante dalam masa UUDS 1950 tidak dapat menyelesaikan tugas pada waktunya, maka soekarno selaku presiden RI / Panglima tertinggi angkatan perang mengucapkan dekrit tanggal 5 juli 1959, yang menetapkan pembubaran konstituante, UUD 1945 berlaku lagi dan tidak berlakunya lagi UUDS. Kemudian berdasarkan ketetapan MPRS no. II/1960 maka hukum adat menjadi landasan tata hukum nasional.

Hal mana dapat kita lihat keberlakuannya dalam praktek pengdilan, misalnya putusan mahkamah agung tanggal 23-08-1960 no. 225 K /Sip/ 1960, bahwa “hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris, hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari si penghibah, hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah”.

Putusan mahkamah agung tersebut merupakan putusan dari hukum adat local yang berlaku di Jawa Tengah, sedangkan putusan yang sifatnya mengarah kepada hukum adat yang nasional misalnya putusan mahkamah agung tanggal 01-11-1961 no. 179/ K/Sip /1961 yang menyatakan bahwa “anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama hak atas hak warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan”. Tetapi putusan seperti ini belum dapat berlaku di kalangan masyarakat adat yang masih berpegang teguh pada system mayorat seperti di lampung.

e.       Sejak Orde Baru

Pada tanggal 30 september 1965 PKI melancarkan G.30.S. kemudian berdasarkan SP 11 Maret 1966 jenderal soreharto membubarkan PKI. Berdasarkan TAP MPRS no. XXXIII tahun 1967 soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden RI, kemudian dikukuhkan sebagai presiden RI dalam siding umum MPRS ke V, maka mulailah zaman orde baru. Di masa orde baru yaitu pada tanggal 2 januari 1974 diundangkan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut tidak juga dengan tegas di gunakan istilah hukum adat, namun tidak berarti bahwa undang-undang itu terlepas sama sekali dari hukum adat yang terdapat dalam bab VII pasal 35-37 tentang harta benda dalam perkawinan.

Pada tanggal 15-17 januari 1975 badan pembinann hukum nasional (BPHAN) bekerja sama dengan fakultas hukum universitas gadjah mada  mengadakan seminar hukum adat  yang menyimpulkan bahwa hukum adat itu ialah “hukum Indonesia asli” yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI, yang di sana-sini mengandung unsur agama. Serta hendaklah hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih diperkembangkan kea rah hukum yang bersifat bilateral / parental yang memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita.

analisis kasus askrindo

Penyidik Polda Metro Jaya menahan Umar Zein, Pengusaha PT TK terkait dengan kasus korupsi dan pencucian uang milik PT Askrindo, senilai Rp435 miliar.
"Dia sudah ditetapkan tersangka dan menjalani penahanan sejak tadi (Jumat) pagi," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sufyan Syarief, Jumat 9 Desember 2011.

A Chung alias Umar Zen pengusaha yang menjadi rekanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Tbk. Berdasarkan informasi, penyidik juga telah menahan empat tersangka lainnya yang diduga sebagai manajer perusahaan investasi.
Tersangka A Chung diduga menggunakan dana Askrindo sekitar Rp400 miliar untuk membuat surat pengajuan kredit atau "Letter of Credit" (LC) melalui salah satu bank, namun tidak melakukanangsuran.

Seperti diketahui, kisruh pengelolaan dana investasi tersebut berawal saat Askrindo diketahui melakukan penempatan investasi dalam bentuk Repurchase Agreement (Repo), Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), obligasi, dan reksadana.
Padahal jenis-jenis investasi tersebut terlarang dilakukan Askrindo. Investasi melalui KPD dilakukan perusahaan sejak 2005, sedangkan repo sejak 2008. Kedua praktek investasi itu mulai teridentifikasi pada 2008-2010.
Askrindo juga diketahui memiliki investasi berupa obligasi dan reksadana berdasarkan laporan keuangan Askrindo tahun 2010 yang telah diaudit. Namun, berdasarkan pemeriksaan Bapepam-LK pada awal 2011, Askrindo tidak dapat membuktikan kepemilikan beberapa obligasi dan reksadana.
Secara umum, berdasarkan data Bapepam-LK, penempatan investasi dalam berbagai bentuk tersebut dilakukan melalui lima perusahaan, di antaranya adalah PT Harvestindo Asset Management, PT Jakarta Investment, PT Reliance Asset Management, PT Batavia Prosperindo Financial Services, dan PT Jakarta Securities. Total dana yang diinvestasikan mencapai Rp439 miliar.

Awalnya, penyidik telah menetapkan dua tersangka kasus korupsi Askrindo, yakni  ZL tercatat sebagai Direktur Keuangan PT Askrindo dan RS merupakan Kepala Divisi Keuangan PT Askrindo.
Selain itu, polisi juga telah menyita barang bukti berupa beberapa dokumen, antara lain surat kontrak kerja, dokumen reksadana, surat obligasi, rekening koran, dokumen internal PT Askrindo, uang tunai Rp5 miliar, serta dokumen kerjasama antara Askrindo, manajemen investasi dan penerima dana.

Analisis Pertanggungjawaban pidana

·         Dalam pertanggung jawaban pidana korporasi ada dua unsur yang  mendasari pertanggung jawaban pidana yaitu adanya perbuatan dan Mens Rea yang berarti indivudu yang  bertanggung jawab telah diberi kewenangan dan bertindak atas nama korporasi.

·         Selain itu ada 2 teori yang dikenal dalam pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

1.      Vicarious Liability

2.      Strict Liability

·         Vicarious Liabilty atau pertanggung jawaban pengganti menyatakan pertanggung jawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain.

·         Strict Liability atau pertanggung jawaban ketat menyatakan tanggung jawab tanpa keharusan umtuk membuktikan adanya kesalahan.

·         Bila melihat kasus di atas yang bisa bertanggung jawab sesuai Strict Liabilty yaitu

1.      Direktur  perusahaan dikarenakan transaksi itu disetujui direktur dan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perusahaan

2.      Anggota dewan direksi dikarenakan selain direktur anggota dewan direksi juga menyetujui hal tersebut dan yang dilakukan perusahaan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perusahaan.

3.      Perkerja perusahaan atau orang dari perusahaan rekanan yang mengetahui hal tersebut tapi dengan sengaja membiarkan hal tersebut.

4.      Orang atau perusahaan yang menginvestasikan hal yang illegal ke perusahaan tersebut.

Artinya bila sesuai dengan strict liability maka semua orang yang terlibat kasus ini bisa dikenai sanksi pidana dikarenakan tahu transaksi tersebut dan membiarkan hal tersebut.

·         Akan tetapi berbeda dengan vicarious liability maka yang bisa dipersalahkan ialah bagian keuangan

1.      Direktur Keuangan dikarenakan tugas tersebut sudah diserahkan kepadanya dan dia bertindak atas nama perusahaan.

2.      Kepala divisi keuangan dikarenakan setiap transaksi yang masuk harus sepengetahuan dia dan harus memperoleh persetujuan.

3.      Anggota bagian keuangan dikarenakan transaksi harusnya disesuaikan dengan peraturan perusahaan dan harusnya tidak boleh bertentangan perusahaan.

4.      Orang-orang atau perusahaan yang menginvestasikan hal-hal yang illegal dikarenakan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun dengan peraturan perusahaan tersebut.

Artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa dikenakan sanksi pidana bila mengacu teori vicarious liability dikarenakan kuasa tersebut telah diserahkan kepadanya dan dia bertindak atas nama perusahaan.  

alur laut kepulauan indonesia

  

ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) merupakan konsensus yang ditetapkan pada PeraturanPemerintah no 37 tahun 2002, dengan membagi wilayah Indonesia untuk dilewati oleh 3 jalur ALKI.Peraturan pemerintah no 37 tahun 2002, yang isinyamemberikan kepastian hukum penetapan ALKI menjadi 3 jalur (lihat gambar 1), yaitu ;

ALKI I : Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan.

ALKI II : Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi.

ALKI III-A : Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda (Barat Pulau Buru)-Laut Seram(Timur Pulau Mongole) - Laut Maluku, Samudera Pasifik.

 ALKI III-B : Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda, (Barat Pulau Buru) terus ke ALKI IIIA.

ALKI III-C : Laut Arafuru, Laut Banda terus ke utara ke utara ke ALKI III-A

. Peta Jalur ALKI

Masing-masing ALKI mempunyai potensi ancaman yang dinilai relevan dan membutuhkan koordinasi yang lebih serius dan berbeda-beda :

-          Potensi ancaman di ALKI I terkait imbas konflik klaim wilayah atas kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan, seperti digunakannya wilayah ALKI I untuk kegiatan manuver angkatan perang negara yang terlibat.

-          Untuk ALKI II, potensi ancaman berasal dari imbas konflik Blok Ambalat, seperti digunakannya wilayah ALKI II untuk manuver angkatan perang negara tetangga dan imbas lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan, seperti penangkapan ikan dan sumber daya alam lainnya secara illegal.

-          ALKI III, potensi ancaman berasal dari imbas konflik internal negara tetangga di utara (Filipina) dan selatan (Timor Leste),